MAKASSAR, BERITAINDONESIARAYA.COM – Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Rahmat Taqwa, memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tempat hiburan malam (THM) untuk mengawasi kepatuhan terhadap perizinan usaha dan ketertiban umum.
Sidak tersebut menyasar sejumlah lokasi, di antaranya Exodus di Jalan Perintis, Venus dan Ibiza di Jalan Nusantara, serta Sing Sing dan MYE di kawasan Metro Tanjung Bunga.
Dalam pemeriksaan tersebut, DPRD menemukan sejumlah persoalan administrasi perizinan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pengelola.
Beberapa tempat usaha diketahui masih dalam proses pengurusan perpanjangan izin setelah masa berlakunya berakhir. Di THM Sing Sing, izin operasional bar dan klub malam dilaporkan belum terverifikasi secara resmi.
Sementara itu, di MYE, izin restoran juga belum terverifikasi sehingga persyaratan penerbitan Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (SKPLA) golongan A, B, dan C belum terpenuhi.
DPRD juga menyoroti izin SKPLA milik sejumlah pengelola yang dilaporkan telah kedaluwarsa sejak Februari lalu. Meski demikian, tindak lanjut terhadap persoalan tersebut tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku.
Dewan menegaskan bahwa kelangsungan investasi harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap peraturan perizinan dan operasional usaha.
Selain aspek perizinan, sidak tersebut turut mengungkap persoalan terkait ketenagakerjaan dan perlindungan anak.
Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tim melakukan pemeriksaan identitas pekerja dan menemukan tenaga kerja yang diduga masih di bawah umur. Petugas juga mendapati pengunjung di bawah umur berada di area tempat hiburan malam.
Pengelola diberikan peringatan agar memperketat pemeriksaan identitas pengunjung, sedangkan temuan terkait anak di bawah umur dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Komisi D untuk tindak lanjut sesuai kewenangan.
Temuan lainnya berkaitan dengan penggunaan fasilitas umum, yakni penempatan genset di atas trotoar di kawasan yang disebut Bisa, sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan dan hak pejalan kaki.
Menindaklanjuti berbagai temuan tersebut, Komisi A DPRD Kota Makassar berencana menggelar rapat internal dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menyusun rekomendasi resmi kepada Pemerintah Kota Makassar.
Rekomendasi tersebut dapat mencakup penindakan terhadap tempat usaha yang belum memenuhi persyaratan perizinan, termasuk kemungkinan penyegelan atau penutupan sementara sesuai ketentuan yang berlaku.




