MAKASSAR – Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, angkat bicara soal kebijakan PD Pasar Makassar Raya yang merumahkan ratusan pegawai. Ia menilai langkah rasionalisasi bisa dimaklumi jika dilakukan secara profesional, transparan, dan benar-benar berdampak terhadap perbaikan kinerja perusahaan.
“Kalau jumlah pegawai memang berlebih dan tidak sesuai kebutuhan program bisnis ke depan, rasionalisasi bisa menjadi pilihan,” ujar Hartono, Kamis (19/6/2025).
Namun, ia menekankan bahwa proses pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak boleh dilakukan secara asal. Harus ada dasar yang objektif dan pertimbangan berdasarkan kualifikasi serta kebutuhan organisasi.
Baca Juga:
“Tidak bisa asal copot. Harus jelas siapa yang dipertahankan, siapa yang dilepas, dan alasannya apa,” tegas politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Hartono juga mengingatkan bahwa tujuan utama efisiensi harus terukur dan nyata. Menurutnya, pengurangan pegawai harus diikuti dengan peningkatan performa dan pendapatan perusahaan.
“Kalau ada pengurangan pegawai, pasti ada penghematan. Tapi yang harus dilihat, apakah kemudian ada peningkatan profit? Jangan sampai efisiensi dilakukan, tapi kinerja tetap stagnan. Itu tidak efektif,” katanya.
Baca Juga:
Sebagai perbandingan, Hartono mencontohkan skenario efisiensi di PDAM. Jika sampai 400 pegawai diberhentikan, penghematan besar yang terjadi harus mampu mendorong peningkatan pendapatan secara signifikan, bukan sekadar angka sesaat.
Ia juga mengingatkan manajemen PD Pasar agar tidak menggunakan momentum ini untuk kepentingan pribadi atau sekadar mengganti posisi dengan “orang-orang sendiri”.
“Kami tidak ingin ada kesan kebijakan ini hanya untuk ‘ganti pemain’. Ini bukan soal suka atau tidak suka. Kami percaya PD Pasar tidak ke arah sana, tapi kami tetap akan awasi,” ujarnya.
Baca Juga:
Komisi B DPRD Makassar, kata Hartono, dijadwalkan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) triwulan kedua pada Juli 2025. Hasil evaluasi itu akan menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan rasionalisasi yang diterapkan PD Pasar.
“Kalau setelah dirasionalisasi, kondisi perusahaan masih sama saja, buat apa? Lebih baik tetap banyak orang bekerja jika hasilnya juga sama. Jadi kita tunggu hasilnya dulu, baru bisa menilai,” tutupnya.
Hartono berharap seluruh perusahaan daerah di Makassar dikelola dengan manajemen yang sehat, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan layanan serta pendapatan.
Baca Juga:
