MAKASSAR, BERITAINDONESIARAYA.COM — DPRD Kota Makassar mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mempercepat penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dari pengembang perumahan.
Fasilitas yang menjadi hak masyarakat tersebut dinilai perlu segera dikelola pemerintah agar pemeliharaan dan pembangunan sarana umum di kawasan perumahan bisa berjalan optimal.
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, meminta pemkot mengambil langkah konkret dengan membentuk tim khusus untuk menuntaskan persoalan penyerahan PSU.
Ia menargetkan proses tersebut dapat dipercepat sehingga perumahan yang belum menyerahkan fasilitas umumnya bisa ditangani dalam waktu satu tahun.
Menurut Azwar, persoalan PSU tidak boleh terus berlarut karena menyangkut kepentingan warga.
Fasilitas umum yang belum diserahkan kepada pemerintah kota berpotensi menghambat pengelolaan dan pemeliharaan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah kota harus bisa memaksimalkan penyerahan PSU, karena itu kan hak masyarakat. Hak masyarakat untuk bisa digunakan oleh masyarakat. Kalau bisa dalam setahun mungkin bisa selesai PSU-PSU itu,” kata Azwar, Senin (27/10/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, pembentukan tim gabungan menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat proses tersebut.
Tim perlu melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar pendataan perumahan, pemeriksaan dokumen, serta penelusuran kendala administrasi dan teknis dapat dilakukan secara terpadu.
Ia menegaskan, upaya percepatan penyerahan PSU tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi biasa.
Pemerintah kota perlu memiliki pemetaan yang jelas mengenai perumahan yang telah menyerahkan fasilitas umum maupun yang masih memiliki kewajiban untuk dituntaskan.




