MAKASSAR, BERITAINDONESIARAYA.COM — DPRD Kota Makassar mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang HIV sebagai upaya memperkuat pencegahan penularan, penanganan, serta perlindungan masyarakat.

Regulasi ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan edukasi dan pelayanan kesehatan terkait HIV.

Pembahasan Ranperda tersebut saat ini dilakukan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Setelah tahapan awal selesai, DPRD Makassar berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji substansi regulasi secara lebih mendalam, termasuk langkah-langkah pencegahan dan penanganan HIV di masyarakat.

Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Andi Hadi Baso, mengatakan Ranperda tersebut akan mengatur berbagai aspek, mulai dari strategi pencegahan, mekanisme penanganan pasien, hingga ketentuan mengenai tindakan yang secara sengaja menyebabkan penularan HIV.

Menurutnya, penyusunan regulasi harus mengedepankan pembinaan, edukasi kesehatan, dan perlindungan masyarakat tanpa memberikan stigma kepada kelompok tertentu.

Hadi Baso menegaskan bahwa pendekatan yang manusiawi perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut.

Edukasi kesehatan, sosialisasi kepada masyarakat, serta pendampingan psikologis dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai HIV sekaligus mendorong orang dengan HIV mendapatkan dukungan dan penanganan yang sesuai.

Melalui Ranperda ini, DPRD Makassar berharap upaya pencegahan dan penanganan HIV dapat berjalan lebih terarah melalui keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

Selain menekan risiko penularan, regulasi tersebut diharapkan memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan, akses layanan kesehatan, serta penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV.

Bagikan: