Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham. Kunjungan ini dilakukan menyusul meningkatnya laporan masyarakat tentang dugaan kurangnya transparansi dalam proses PPDB, terutama di sekolah-sekolah negeri favorit.
“Kami turun langsung untuk melihat fakta di lapangan, karena aduan masyarakat soal ketidakjelasan sistem PPDB cukup banyak. Ini bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan,” ujar Ari, Selasa (8/7/2025).
Meski tidak sempat bertemu kepala sekolah karena sedang mengikuti pelatihan, Komisi D akan menjadwalkan pengecekan lanjutan dan meminta data resmi PPDB dari pihak sekolah untuk kepentingan evaluasi.
Baca Juga:
Ari menekankan pentingnya pemanfaatan sistem aplikasi PPDB yang seharusnya menjamin keterbukaan dan validitas data. Komisi D akan memastikan teknologi yang digunakan benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mencegah praktik manipulatif.
“Validasi sistem aplikasi itu kunci. Jangan sampai ada ruang gelap dalam proses ini. Kami ingin memastikan masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang ada,” tegas Ari yang juga Ketua Fraksi NasDem.
Selain menyoroti transparansi, Komisi D juga menekankan perlunya solusi terhadap keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang setiap tahun menjadi persoalan klasik. Ia mendorong Pemkot membuka opsi-opsi strategis.
Baca Juga:
“Perlu ada terobosan, apakah melalui penambahan kuota, pembangunan ruang kelas baru, atau kemitraan dengan sekolah swasta. Jangan sampai ada anak yang terhambat hak pendidikannya,” tambahnya.
Komisi D juga berencana memperluas pengawasan ke proses seleksi di tingkat SMP, khususnya jalur non-domisili yang masih berlangsung hingga akhir pekan ini. Legislator dua periode ini menegaskan, pengawasan akan dilakukan menyeluruh agar semua jalur seleksi berjalan adil.
“Kami ingin memastikan PPDB berjalan dengan asas keadilan, keterbukaan, dan berpihak pada anak didik. Pengawasan kami akan terus berlanjut,” tutup Ari.
Baca Juga:
